Majelis Ulama Indonesia Minta Agar Jangan Dibiarkan Kasus Hijab Terhadap Miftahul Jannah

Majelis Ulama Indonesia Minta Agar Jangan Dibiarkan Kasus Hijab Terhadap Miftahul Jannah

Kasus diskualifikasi terhadap Miftahul Jannah cabang olahraga atlet judo Indonesia oleh wasit ini dikarenakan mengenakan hijab saat bertanding di Asian Para Games 2018 mengundang reaksi keras berbagai pihak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar Indonesia tidak berdiam diri dan harus melakukan protes keras terhadap larangan tersebut.

“Semestinya Menpora dan KONI menjelaskan kepada International Olympic Para Games soal hijab atau penutu rambut bagi kaum wanita muslib adalah sesuatu hukum yang wajib dikenakan atau muslimah dalam Islam wajib menutup aurat,” ucap Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Ikhsan Abdullah dalam siaran persnya, Selasa (9/10/2018).

Dia menjelaskan bahwa dalam islam rambut adalah aurat wanita yang harus ditutup dengan hijab. “Ini penting agar mereka memahami ini sehingga wanita muslim tidak terlanggar ketentuan yang diskriminatif tersebut,” pungkasnya.

Ikhsan mencontohkan ke beberapa cabang olahraga yang memperbolehkan wanita mengenakan hijab antara lain adalah silat dan bola voli.

“Isu ini jangan dibiarkan begitu saja, karena sangat jelas merugikan Indonesia dalam kepesertaannya di cabang olahraga judo. Kita harus protes ke International Olympic Para Games sampai pertangdingan tersebut diulang lagi. Apalagi kita sedang menjadi tuan rumah,” tuturnya.
Menurut dia, protes tersebut sebagai upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia dalam perhelatan internasional.

“KONI harus mempersoalkan ini secara tegas. MUI akan melayangkan nota protes secara resmi,” katanya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Mahfud MD Memberi Saran untuk Amien dan Prabowo Terkait Kasus Hoaks Ratna

Image
Mahfud MD Memberi Saran untuk Amien dan Prabowo Terkait Kasus Hoaks Ratna Pemanggilan terhadap Amien Rais oleh Polisi dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet telah dinilai tak akan berujung pada peningkatan status menjadi tersangka. Amien Rais dan Prabowo Subianto pun disarankan kooperatif dalam memenuhi pemanggilan polisi. “Datang saja ke polisi. Menurut saya rugi jika tidak menjelaskan. (Misalnya) kalau saya, datang.  Kalau tidak dipanggil saya malah mau minta dipanggik lagi,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, di Semarang, Senin (8/10/2018). Mahfud MD mengatakan bahwa pemanggilan Amien Rais maupun Prabowo itu adalah kesempatan untuk memberi penjelasan. Bahwa, mereka memberikan informasi kepada publik tentang penganiayaan yang menimpa seorang aktivis Ratna Sarumpaet atas dasar rasa kemanusiaan. “Saran saya, mereka datang saja kepada polisi dan menjelaskan bahwa dia betul-betul mengumumkan itu karena rasa kemanusiaan. Karena percaya bahwa itu
Read more

Amien Rais Diminta Fokus Menjadi Saksi Ratna Sekaligus Amien Tidak Perlu Bicara Kasus di KPK

Image
Amien Rais Diminta Fokus Menjadi Saksi Ratna Sekaligus Amien Tidak Perlu Bicara Kasus di KPK Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno, Amien Rais rencananya kan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi kasus informasi bohong atau hoaks yang dilakukan oleh seorang aktivis yakni Ratna Sarumpaet sebagai tersangka. Amien Rais akan didampingi 300 advokat yang disiapkan Badan Pemenangan Prabowo-Sandi. Dalam pemeriksaan nanti, mantan Ketua MPR itu juga akan mengaku dan blak-blakan mengungkap kasus yang tengah ditangani KPK. Anggota Direktorat Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin yakni Lukman Edy juga ikut berkomentar terkait dengan rencana Amien Rais. “Ya enggak perlu gitu-gitu amat(Amien bicara kasus di KPK), fokus saja di kasus ini enggak ada hubungannya juga dihubung-hubungkan dengan kasus lain,” ujar Lukman di kediamannya Aburizal Bakrie, Menteng, Jakarta, Senin (8/10/2018).
Read more

Angka Persentase Kematian Bayi dan Balita di Indonesia Mengalami Penurunan

Image
Angka Persentase Kematian Bayi dan Balita di Indonesia Mengalami Penurunan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa angka kematian bayi dan balita mengalami penurunan pada tahun 2018 ini. Hal itu diketahui berdasarkan dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. “Semua angka kematian bayi dan balita berdasarkan hasil SDKI 2017 menunjukkan bahwa lebih rendah dibandingkan dengan hasil SDKI 2012,” kata Plt Kepala BKKBN Sigit Priohutomo dalam acara peluncuran SDKI 2017, Jakarta, Selasa (9/10/2018). Sigit menjelaskan bahwa pada SKDI 2012 lalu angka kematian bayi tercatat sudah mencapai 29 per 1.000 kelahiran. Hasil SKDI 2017 menunjukkan bahwa angka kematian bayi menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup. “Sementara, angka kematian bayi dibawah lima tahun (balita) pada hasil SKDI 2017 lalu turun menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah ini turun dari hasil SKDI 2012 yang sebanyak 36 per 1.000 kelahiran hidup,” k
Read more